Oleh: Prof.Dr.H.Duski Samad,M.Ag
Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang
Padang – Sejarah peradaban selalu menunjukkan satu hukum yang hampir tidak pernah berubah. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghargai ilmu pengetahuan. Negara yang menempatkan universitas, ilmuwan, dan riset sebagai fondasi kebijakan akan memiliki arah pembangunan yang jelas.
Sebaliknya, negara yang mengabaikan pikiran akademisi sering berjalan tanpa kompas intelektual.
Dalam geopolitik modern, salah satu contoh menarik adalah Iran. Negara ini sering dipahami hanya dari konflik politik Timur Tengah. Padahal di balik itu terdapat strategi panjang membangun kekuatan ilmu pengetahuan.
Program nuklir Iran bukan proyek yang muncul tiba-tiba. Ia dimulai sejak 1957 melalui kerja sama riset nuklir dengan Amerika Serikat dalam program “Atoms for Peace”, yang kemudian melahirkan pusat penelitian nuklir di Teheran pada 1967.
Sejak saat itu Iran membangun jaringan universitas teknik, laboratorium riset, dan program pengembangan ilmuwan secara sistematis.
Hari ini Iran menghasilkan puluhan ribu publikasi ilmiah setiap tahun dan memiliki jutaan mahasiswa di bidang sains dan teknologi. Dalam bidang nuklir, negara ini mampu mengembangkan teknologi centrifuge untuk pengayaan uranium, sebuah teknologi kompleks yang hanya dimiliki sedikit negara di dunia.
Laporan International Atomic Energy Agency (IAEA) bahkan menyebutkan Iran telah memiliki stok uranium yang diperkaya hingga sekitar 60 persen, mendekati tingkat yang secara teknis dapat digunakan untuk senjata nuklir.
Terlepas dari perdebatan politik global mengenai tujuan program tersebut, satu hal jelas: Iran menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari strategi kekuatan negara.
Pelajaran penting dari fenomena ini bukan soal nuklir semata. Pelajarannya adalah bahwa ilmu dapat menjadi instrumen geopolitik ketika negara menghargai akademisi dan menjadikan riset sebagai dasar kebijakan.
Sayangnya, dalam banyak negara berkembang, realitasnya sering berbeda. Pikiran akademisi tidak selalu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan publik. Kebijakan lebih sering lahir dari logika politik jangka pendek daripada analisis ilmiah jangka panjang.
Contohnya terlihat dalam berbagai program populis yang diluncurkan pemerintah. Salah satu yang menjadi perdebatan publik adalah program makan bergizi gratis bagi masyarakat atau pelajar.
Tujuannya tentu mulia. Meningkatkan kualitas gizi generasi muda dan membantu keluarga miskin. Namun berbagai ekonom dan akademisi kebijakan publik mengingatkan bahwa program seperti ini memerlukan kajian serius.
Beberapa analisis memperkirakan program tersebut dapat menyerap anggaran hingga ratusan triliun rupiah per tahun, mendekati seperlima dari total APBN.
Pertanyaannya bukan sekadar apakah program ini baik atau tidak, tetapi apakah ia efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak optimal bagi pembangunan sumber daya manusia.
Kritik akademik seharusnya dipandang sebagai instrumen koreksi kebijakan, bukan sebagai gangguan politik. Dalam tradisi pemerintahan yang sehat, perbedaan pandangan antara akademisi dan pemerintah justru menjadi mekanisme untuk memperkuat kebijakan publik.
Ketika kebijakan berjalan tanpa mendengar suara ilmu, maka risiko kesalahan akan semakin besar.
Pelajaran paling nyata sebenarnya dapat kita lihat dari berbagai bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir. Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah pada 2025 menyebabkan puluhan korban jiwa dan ribuan rumah rusak.
Para ahli lingkungan, geologi, dan tata ruang sebenarnya telah lama mengingatkan tentang kerentanan wilayah tersebut. Kerusakan daerah aliran sungai, deforestasi di kawasan hulu, serta eksploitasi lahan yang tidak terkendali telah berulang kali menjadi bahan kajian akademik.
Namun banyak rekomendasi ilmiah tersebut tidak selalu menjadi dasar dalam kebijakan pembangunan. Akibatnya ketika hujan ekstrem datang, alam yang telah kehilangan daya dukungnya tidak lagi mampu menahan tekanan. Sungai meluap, tanah longsor, dan bencana besar pun terjadi.
Dalam perspektif moral Al-Qur’an, fenomena ini telah lama diingatkan: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia.” (QS. Ar-Rum: 41)
Ayat ini mengandung pesan yang sangat jelas: kerusakan alam sering kali bukan sekadar peristiwa alam, tetapi akibat keputusan manusia yang tidak bijak.
Karena itu, masa depan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik atau besarnya anggaran pembangunan. Yang jauh lebih menentukan adalah apakah negara tersebut menghargai ilmu pengetahuan dan mendengar suara para akademisi.
Negara yang menghargai ilmuwan akan memiliki arah pembangunan yang rasional dan berkelanjutan. Sebaliknya, negara yang mengabaikan ilmu berisiko terjebak dalam kebijakan populis, pembangunan yang keliru, dan krisis yang berulang.
Sejarah peradaban telah memberi pelajaran yang jelas. Ilmu adalah kompas bagi masa depan bangsa. Tanpa kompas itu, negara akan berjalan Tetapi tidak tahu ke mana arah tujuannya.(ds.07032026).
