Jakarta – Jumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang yang menghentikan operasional sementara terus bertambah. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 45 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) tidak lagi beraktivitas.
Penghentian operasional tersebut dilakukan secara bersamaan setelah yayasan pengelola dapur mengalami kekurangan dana operasional. Hal ini dipicu oleh belum diterimanya pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Saat ini, kondisi puluhan dapur SPPG di Jombang terlihat lengang tanpa aktivitas memasak. Biasanya, dana operasional dari BGN dikirim secara rutin setiap akhir pekan. Namun, keterlambatan transfer kali ini membuat pihak dapur tidak mampu membeli bahan makanan.
Akibatnya, distribusi Makan Bergizi Gratis ke sejumlah sekolah terhenti sepenuhnya. Para pengelola menyebut tidak ada pilihan lain selain menghentikan sementara kegiatan produksi hingga dana dari BGN pusat dicairkan.
Besarnya kebutuhan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Sebagai contoh, SPPG Tambakrejo 7 di Kecamatan Jombang biasanya menerima sekitar Rp100 juta setiap pekan dari BGN. Dana tersebut digunakan untuk menyediakan sekitar 1.700 porsi makanan bergizi bagi para pelajar.
Data dari Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Jombang menunjukkan jumlah dapur yang berhenti beroperasi terus meningkat hingga mencapai 45 lokasi.
Menanggapi kondisi ini, Korwil BGN Jombang segera mengambil langkah cepat dengan meminta seluruh kepala SPPG yang terdampak untuk menyusun laporan resmi kepada BGN pusat agar kendala dapat segera ditangani.
“Kami mengimbau seluruh kepala SPPG untuk segera melaporkan kondisi ini ke BGN pusat supaya bisa segera ditindaklanjuti dan pencairan dana dapat dipercepat,” ujar Korwil BGN Jombang, Deni Setiawan Hakim, Rabu (10/6/2026).
Deni berharap proses pencairan dana operasional dapat segera dipercepat agar aktivitas dapur kembali berjalan normal dan distribusi makanan bergizi kepada siswa dapat dilanjutkan.
Sebelumnya, Kepala BGN, Nanik S Deyang, menanggapi isu penghentian operasional dapur MBG yang disebut akibat dana belum cair. Ia menegaskan bahwa anggaran sebenarnya telah mulai dicairkan sejak Jumat pekan lalu.
“Sebagian informasi itu tidak benar. Dana sudah dicairkan sejak Jumat. Ada yang cair hari Jumat, dan ada juga yang dicairkan pada hari Senin,” ujar Nanik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Ia juga menjelaskan bahwa BGN telah menyalurkan dana sekitar Rp5 triliun untuk mendukung operasional dapur MBG di berbagai daerah, termasuk Aceh. Menurutnya, persoalan yang terjadi lebih disebabkan oleh kendala teknis dalam proses penyaluran dana.(des*)
