Janji Pusat Diuji di Laut Padang Pariaman

PADANG PARIAMAN – Di darat, proposal bisa disusun dan janji bisa disampaikan. Namun di laut, nelayan membutuhkan sesuatu yang jauh lebih konkret. Kapal yang layak, mesin yang kuat, alat tangkap yang aman dan perlengkapan keselamatan.

Itulah realitas yang mengemuka ketika Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, mendatangi Kampung Nelayan Merah Putih Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Sabtu (5/9/2026).

Aspirasi nelayan sudah disampaikan. Proposal pun telah berpindah tangan. Kini publik menunggu apakah perjuangan di tingkat pusat benar-benar berujung pada perubahan di lapangan.

Kebutuhan nelayan yang disampaikan bukan daftar keinginan tanpa alasan. Kapal penangkap ikan 3 hingga 5 GT, alat tangkap ramah lingkungan, GPS, baju pelampung serta mesin tempel 15 hingga 30 PK menjadi sejumlah fasilitas yang dianggap penting untuk mendukung aktivitas perikanan tangkap.

Pihaki nelayan, peralatan tersebut berkaitan langsung dengan produktivitas dan keselamatan saat menghadapi kondisi laut yang tidak selalu bersahabat.

Namun wajah sektor perikanan Padang Pariaman ternyata lebih luas daripada sekadar aktivitas menangkap ikan. Pelaku budidaya mengusulkan bantuan induk ikan untuk Balai Benih Ikan dan kelompok pembenih serta pembangunan kolam bioflok.

Kelompok Bina Usaha Pemberdayaan dan Kelembagaan (BUPK) juga meminta sarana pengolahan hasil perikanan. Targetnya jelas: hasil perikanan lokal harus memiliki nilai tambah dan tidak berhenti sebagai komoditas mentah.

Hj. Nevi Zuairina melihat langsung kondisi Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus berdialog dengan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Kepala Dinas Perikanan Padang Pariaman Alfian, Camat Batang Anai, Wali Nagari Katapiang, tokoh masyarakat dan nelayan.

Ia menyatakan potensi perikanan Padang Pariaman sangat besar dan aspirasi masyarakat akan dipelajari serta diperjuangkan melalui Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kepala Dinas Perikanan Padang Pariaman, Sumatera Barat, Alfian, S.ST., MM., pun memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Proposal berisi kebutuhan prioritas nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan telah diserahkan kepada Hj.Nevi sebagai bahan tindak lanjut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Alfian mengapresiasi perhatian Komisi IV DPR RI dan berharap usulan tersebut dapat direalisasikan sehingga produktivitas perikanan sekaligus kesejahteraan masyarakat meningkat.

Di sinilah janji dukungan pemerintah pusat akan menghadapi ujian sebenarnya. Sebab, masyarakat pesisir tidak cukup hanya didatangi dan didengar.

Mereka membutuhkan program yang sampai ke lapangan, fasilitas yang bisa digunakan dan dukungan yang benar-benar mampu memperkuat usaha mereka.

Pernyataan dukungan akan memiliki arti jauh lebih besar ketika diikuti realisasi yang terukur dan dirasakan langsung oleh nelayan.

Kampung Nelayan Merah Putih Katapiang kini menunggu babak berikutnya. Proposal sudah diserahkan, aspirasi sudah dicatat dan komitmen sudah disampaikan.

Pertanyaannya tinggal satu: kapan kebutuhan nelayan berubah dari daftar usulan menjadi bantuan nyata? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan. Apakah kunjungan ini sekadar agenda seremonial atau benar-benar menjadi pintu masuk bagi perubahan ekonomi masyarakat pesisir Padang Pariaman.(sam).

Exit mobile version