Tanah Datar – Rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi kembali mendapat keberatan dari masyarakat. Kali ini, penolakan datang dari warga Jorong Pasa Rabaa dan Sawah Parik, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
Sikap penolakan warga ditunjukkan melalui pemasangan spanduk berukuran besar di pinggir jalan nasional yang menghubungkan Padang Panjang dengan Bukittinggi. Dalam spanduk tersebut tertulis pesan, “Menolak Trase Tol Melewati Kampung Kami.”
Keberadaan spanduk itu menambah panjang daftar wilayah yang menyampaikan keberatan terhadap rencana trase tol yang menghubungkan Padang Panjang dengan kawasan Eks Pasar Amor di Kabupaten Agam.
Sebelumnya, rencana jalur Tol Sicincin-Bukittinggi juga menuai penolakan dari masyarakat di beberapa daerah. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengevaluasi dan mengubah rancangan trase.
Dalam pembahasan pada 10 September 2026, pemerintah menyepakati sejumlah penyesuaian terhadap rencana jalur tol. Salah satunya, titik exit tol direncanakan berada di kawasan Pasar Amor, Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam.
Dari lokasi tersebut, konektivitas menuju kawasan berikutnya akan menggunakan jalan non-tol atau bypass yang diarahkan ke Simpang Taluak. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kekhawatiran masyarakat mengenai dampak pembangunan terhadap lingkungan dan permukiman.
Pada rancangan terbaru, jalur tol disebut tidak lagi melintasi kawasan Kubang Putih. Pemerintah juga menyampaikan bahwa penentuan trase akan mempertimbangkan keberadaan permukiman penduduk.
Meski demikian, perubahan tersebut belum sepenuhnya mengakhiri persoalan. Saat rencana trase mulai disosialisasikan lebih luas, keberatan kembali disuarakan masyarakat yang berada di koridor Padang Panjang menuju Eks Pasar Amor.
Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Edityawarman, sebelumnya mengingatkan agar proses sosialisasi tidak hanya dilakukan di tingkat kecamatan atau nagari, tetapi juga menjangkau jorong.
Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik sosial, adat, tanah ulayat, serta kepentingan masyarakat yang berbeda. Karena itu, informasi mengenai rencana trase perlu disampaikan secara langsung kepada masyarakat.
Edityawarman menilai penggunaan peta atau gambar saja belum cukup untuk memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh warga. Sosialisasi tatap muka diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas wilayah yang terdampak serta konsekuensi pembangunan tol.
Masukan tersebut kemudian direspons Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah mengatakan sosialisasi rencana pembangunan ruas Padang Panjang hingga Eks Pasar Amor akan diperluas hingga ke tingkat jorong.
Pemerintah juga memastikan penetapan trase masih akan dibahas bersama masyarakat yang berada di wilayah terdampak.
Sementara itu, konsep pembangunan di wilayah Agam sebelumnya diarahkan agar jalur tol tidak terus masuk ke kawasan permukiman. Exit tol direncanakan berada di Pasar Amor, sedangkan akses berikutnya menuju Simpang Taluak menggunakan jalan bypass.
Dalam dialog bersama ninik mamak dan tokoh masyarakat pada 17 September, Andre Rosiade menyampaikan bahwa masyarakat Sungai Pua dan Banuhampu menghendaki akses lanjutan berupa bypass, bukan pembangunan ruas tol. Konsep tersebut kemudian diarahkan untuk memanfaatkan kembali trase yang sebelumnya telah disiapkan pada 2021.
Kawasan Eks Pasar Amor menjadi salah satu titik penting dalam desain terbaru Tol Sicincin-Bukittinggi. Selain diproyeksikan sebagai lokasi exit tol, kawasan ini juga dinilai strategis karena berada di jalur penghubung Padang dan Bukittinggi.
Munculnya penolakan dari warga Jorong Pasa Rabaa dan Sawah Parik menunjukkan bahwa proses sosialisasi trase Padang Panjang-Eks Pasar Amor masih menghadapi berbagai persoalan.
Pemasangan spanduk tersebut juga memperlihatkan bahwa pembahasan trase tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan infrastruktur. Rencana jalur juga bersinggungan langsung dengan permukiman, tanah masyarakat, serta kondisi sosial warga yang berada di sepanjang koridor pembangunan.
Pemerintah sebelumnya telah menyatakan akan melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat dan ninik mamak di wilayah terdampak. Dengan demikian, keberatan yang muncul di Panyalaian menjadi bagian penting yang perlu dibahas dalam proses sosialisasi sekaligus penyempurnaan trase sebelum pembangunan memasuki tahapan selanjutnya.(des*)
