Padang — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa berbagai permasalahan di daerah tidak bisa diselesaikan hanya dengan tindakan sementara atau penertiban di lapangan.
Menurutnya, solusi yang tepat harus menyentuh akar persoalan melalui pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat berdialog dengan para aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, pada Jumat (12/6/2026). Pertemuan itu menjadi forum diskusi antara pemerintah daerah dan kalangan aktivis untuk membahas sejumlah isu penting yang tengah berkembang di masyarakat.
Dalam dialog tersebut, berbagai isu mengemuka, mulai dari distribusi serta pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI), sektor pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial yang berbasis keluarga, masyarakat, dan nagari.
Terkait PETI, Mahyeldi menekankan bahwa penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif. Ia menilai penindakan di lapangan saja tidak cukup, karena perlu juga memperhatikan faktor-faktor yang mendorong aktivitas tambang ilegal tersebut tetap berlangsung.
“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat di bagian akhirnya saja. Kita harus masuk ke sumber masalahnya. Dalam kasus tambang ilegal, salah satu faktor penting adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan rakyat tradisional perlu dibedakan dengan kegiatan pertambangan menggunakan alat berat, karena memiliki dampak lingkungan yang berbeda. Karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM menjadi salah satu kunci untuk menekan aktivitas PETI yang menggunakan alat berat. Pemerintah provinsi terus memperkuat koordinasi pengawasan bersama aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya.
“Jika suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan ikut berkurang. Jadi yang kita tangani bukan hanya gejalanya, tetapi juga sumber masalahnya,” tegasnya.
Di bidang pendidikan, Mahyeldi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan. Ia menilai tantangan pendidikan saat ini membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah.
“Yang kita dorong adalah bagaimana sekolah dapat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan, karena kebutuhan pendidikan terus berkembang dan memerlukan keterlibatan semua pihak,” katanya.
Sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, Pemprov Sumbar juga tengah menyiapkan penguatan aturan terkait peran komite sekolah agar partisipasi masyarakat dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama serta pembelajaran jarak jauh, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.
“Prinsipnya, tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena kendala lokasi atau keterbatasan fasilitas,” tegasnya.
Dialog tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan ketahanan sosial masyarakat. Mahyeldi menilai bahwa berbagai persoalan sosial harus diselesaikan dengan memperkuat peran keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, serta nagari, dengan tetap berlandaskan aturan hukum yang berlaku.
“Kita ingin memperkuat peran nagari dan ruang dialog masyarakat agar persoalan sosial bisa diselesaikan lebih dekat dengan komunitas dan lebih cepat ditangani,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan di Sumatera Barat harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keharmonisan sosial, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Yang ingin kita wujudkan adalah Sumatera Barat yang maju, namun tetap menjaga persatuan, saling menghormati, dan membuka ruang kerja sama bagi semua pihak,” tutupnya.(des*)
