Oleh: Prof.Dr.H.Duski Samad, M.Ag.
Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat/Wakil Ketua Asosiasi FKUB Indonesia
Kerukunan sebagai Kekuatan Bela Bangsa.
Konferensi Nasional (KONAS) IX Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia, yang dijadwalkan berlangsung pada 16 – 18 November 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, harus menjadi momentum konsolidasi moral tokoh agama dalam menjaga keutuhan bangsa.
KONAS bukan sekadar silaturahmi organisasi. Pertemuan ini harus menghasilkan komitmen dan program nyata untuk memperkuat kerukunan, menjaga kebebasan beragama, serta membangun ketahanan sosial bangsa.
Tema KONAS IX, “Memperkuat Moderasi Digital dan Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk Mewujudkan Harmoni dan Kesejahteraan Bersama di Era Disrupsi Informasi,”. Tema ini relevan dengan tantangan Indonesia yang menghadapi disinformasi, polarisasi sosial, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta persoalan keamanan informasi.
Kerukunan tidak boleh dipersempit menjadi hubungan harmonis antarumat beragama. Kerukunan harus berkembang menjadi kekuatan sosial untuk mempertahankan konstitusi, melindungi hak warga negara, menegakkan keadilan, dan menjaga kehormatan bangsa.
Bangsa yang rukun memiliki ketahanan menghadapi ancaman. Sebaliknya, bangsa yang terpecah mudah diadu domba dan dilemahkan oleh kepentingan yang merusak.
Landasan Teologis, Membela Semua Rumah Ibadah
QS. Al-Hajj : 40 memberikan landasan teologis mengenai pentingnya mencegah kezaliman dan melindungi tempat ibadah. Ayat tersebut menyebut biara, gereja, sinagoge, dan masjid sebagai tempat ibadah yang harus dilindungi dari tindakan penghancuran.
Dalam tafsir kontemporer, pesan ayat ini dapat dikembangkan menjadi tanggung jawab moral untuk melindungi kebebasan beragama, mencegah intimidasi, dan mempertahankan kehidupan masyarakat yang damai. Ayat tersebut juga mengandung prinsip daf’ullah al-nasa ba’dhahum biba’dh, yaitu adanya mekanisme untuk menahan kezaliman sebagian manusia melalui kekuatan pihak lain.
Dalam kehidupan bernegara, prinsip tersebut relevan dengan pentingnya pengawasan kekuasaan, keseimbangan kelembagaan, supremasi hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat. Bagi Indonesia, perlindungan seluruh rumah ibadah sejalan dengan Pancasila dan jaminan kebebasan beragama dalam UUD 1945.
Membela masjid merupakan tanggung jawab umat Islam. Melindungi gereja, pura, vihara, kelenteng, dan rumah ibadah lainnya merupakan tanggung jawab kebangsaan bersama. Kerukunan tidak mengharuskan penyamaan akidah, tetapi menuntut penghormatan terhadap hak, keselamatan, dan kehormatan sesama warga bangsa.
Kitab Suci Lintas Agama dan Kewajiban Membela Negara
Nilai tanggung jawab menjaga keselamatan bangsa, mengusahakan kesejahteraan masyarakat, menegakkan keadilan, dan memelihara perdamaian juga memperoleh landasan moral dalam tradisi kitab suci lintas agama.
Yeremia 29:7 menekankan pentingnya mengusahakan kesejahteraan tempat tinggal dan masyarakat. Roma 13:1–7 mengajarkan penghormatan terhadap pemerintahan dan tanggung jawab warga negara, sedangkan Matius 5:9 memberikan penghargaan terhadap mereka yang mengusahakan perdamaian.
Bhagavad Gita 3.20–25 mengandung prinsip dharma dan loka-sangraha, yakni tanggung jawab bertindak demi pemeliharaan kehidupan bersama.
Dhammapada 5 mengajarkan bahwa kebencian tidak dapat diakhiri melalui kebencian, tetapi melalui sikap tanpa kebencian. Sementara itu, Lun Yu 12:7 menempatkan kepercayaan rakyat sebagai fondasi penting keberlangsungan pemerintahan.
Dalam pembacaan kontekstual, nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa membela bangsa tidak semata-mata berarti mempertahankan wilayah negara. Tetapi juga menjaga keselamatan manusia, memperkuat keadilan, melindungi kehidupan beragama, serta membangun pemerintahan yang dipercaya rakyat.
Dengan demikian, meskipun memiliki dasar teologis yang berbeda, tradisi kitab suci lintas agama memiliki titik temu etis dalam menjaga perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan bersama. Membela negara bukan sekadar kewajiban konstitusional, melainkan juga tanggung jawab moral yang dapat diperkuat melalui nilai-nilai luhur agama.
Membela Negara Berarti Menolak Kerusakan.
Dalam perspektif politik Islam, membela bangsa tidak berarti membenarkan setiap tindakan pemerintah. Kecintaan terhadap negara justru menuntut keberanian memberikan kritik terhadap penyimpangan kekuasaan secara bertanggung jawab.
Negara yang kuat bukanlah negara yang membungkam kritik. Melainkan negara yang mampu melindungi rakyat, menegakkan hukum, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan penyelenggaraan kekuasaan berjalan sesuai konstitusi.
Penyadapan ilegal, manipulasi informasi, korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan tindakan yang merusak tata kelola negara merupakan persoalan serius karena dapat melemahkan kepercayaan masyarakat.
QS. Al-Hujurat : 12 memberikan peringatan moral terhadap tindakan “tajassus”, sedangkan QS. Al-Qasas : 77 mengingatkan larangan melakukan kerusakan dalam kehidupan.
Penyadapan yang dilakukan tanpa kewenangan dan prosedur hukum yang sah harus dibedakan dari penyadapan yang secara khusus dibenarkan undang-undang untuk kepentingan penegakan hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diselidiki secara objektif, transparan, dan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Tokoh agama mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung penegakan hukum dan menolak penyalahgunaan kekuasaan tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis.
Membela bangsa berarti menjaga negara dari tindakan yang merusak sekaligus melindungi hak serta kehormatan setiap warga negara.
Tujuh Rekomendasi Strategis FKUB.
KONAS IX di Kupang hendaknya menghasilkan rekomendasi yang operasional dan dapat dilaksanakan oleh FKUB provinsi serta kabupaten/kota melalui dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pertama, membentuk sistem perlindungan dan deteksi dini konflik rumah ibadah. FKUB perlu melakukan pemetaan persoalan rumah ibadah, mengembangkan mekanisme pelaporan, dan membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Agama, serta aparat keamanan. Potensi intimidasi dan kekerasan harus ditangani melalui pendekatan hukum, dialog, serta perlindungan hak konstitusional.
Kedua, membangun Forum Etika Digital Lintas Agama. FKUB perlu membentuk kelompok kerja yang melibatkan tokoh agama, generasi muda, akademisi, dan pegiat literasi digital. Kegiatannya meliputi pendidikan literasi informasi, klarifikasi isu sensitif, serta pencegahan fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi berbasis identitas.
Ketiga, memperkuat pendidikan kebangsaan berbasis rumah ibadah. Masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng perlu didorong menjadi pusat penguatan toleransi, kesadaran konstitusional, antikorupsi, dan kepedulian sosial. FKUB dapat memfasilitasi penyusunan modul kerukunan dan bela bangsa berdasarkan nilai-nilai luhur masing-masing agama.
Keempat, meneguhkan komitmen moral terhadap supremasi hukum. FKUB perlu menyampaikan seruan bersama menolak penyadapan ilegal, intimidasi, korupsi, kekerasan, serta penyalahgunaan kekuasaan. Sikap ini diwujudkan melalui pendidikan etika publik, advokasi kebijakan, dan dukungan terhadap proses hukum yang adil tanpa mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum.
Kelima, membangun jaringan ekonomi kerukunan lintas agama. FKUB perlu memfasilitasi kerja sama UMKM, koperasi, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program tersebut harus memberikan kesempatan yang setara tanpa diskriminasi agama.
Keenam, memperkuat kelembagaan dan anggaran FKUB. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan dukungan operasional yang memadai. FKUB membutuhkan sekretariat yang berfungsi, tenaga pendukung, fasilitas komunikasi, program terukur, dan pendanaan akuntabel. Penguatan kerukunan tidak dapat terus-menerus bergantung pada pengorbanan pribadi tokoh agama.
Ketujuh, menetapkan Rencana Aksi Kerukunan Bela Bangsa 2027. KONAS perlu menghasilkan dokumen tindak lanjut yang memuat indikator keberhasilan, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi. Setiap FKUB provinsi serta kabupaten/kota diharapkan menyusun program tahunan yang dapat dipantau dan dilaporkan secara berkala.
Rekomendasi Menuju Gerakan Nasional
Ketujuh rekomendasi tersebut harus diterjemahkan menjadi gerakan nasional yang memiliki ukuran keberhasilan.
Dalam tiga bulan pertama setelah KONAS, asosiasi FKUB dapat menyusun pedoman bersama. Sedangkan FKUB daerah melakukan pemetaan persoalan dan menetapkan prioritas program.
Dalam enam bulan berikutnya, pendidikan kerukunan, moderasi digital, perlindungan rumah ibadah, dan pemberdayaan ekonomi mulai dilaksanakan melalui kolaborasi lintas agama.
Evaluasi tahunan perlu mengukur penyelesaian persoalan rumah ibadah, efektivitas pencegahan konflik, pelaksanaan kegiatan kolaboratif, dan dukungan kelembagaan.
Keberhasilan KONAS tidak cukup diukur berdasarkan jumlah peserta, kemeriahan acara, atau deklarasi yang ditandatangani. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah perubahan nyata dalam kehidupan umat beragama dan meningkatnya ketahanan sosial bangsa.
Penutup, Kerukunan Harus Menjadi Gerakan Bela Bangsa
KONAS IX FKUB Indonesia hendaknya menjadi momentum perubahan orientasi kerukunan dari sekadar menjaga hubungan baik menuju penguatan ketahanan bangsa.
QS. Al-Hajj : 40 mengingatkan pentingnya melindungi tempat ibadah dan mencegah kezaliman. Nilai-nilai kitab suci lintas agama juga menegaskan tanggung jawab moral menjaga perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan masyarakat.
FKUB harus menjadi penjaga moral kerukunan, penghubung masyarakat dengan pemerintah, serta kekuatan sosial yang mendukung supremasi hukum dan kepentingan bangsa.
Kerukunan tidak boleh dijadikan alasan untuk diam terhadap ketidakadilan. Sebaliknya, kritik terhadap penyimpangan harus dilakukan secara damai, bertanggung jawab, dan berdasarkan fakta.
Kerukunan bukan sekadar hidup berdampingan, melainkan keberanian berdiri bersama menjaga keadilan, kehormatan manusia, dan keselamatan negara.
KONAS IX harus melahirkan gerakan nyata. Melindungi seluruh rumah ibadah, menjaga kehormatan bangsa, memperkuat FKUB, menegakkan keadilan, dan membela Indonesia melalui kerukunan (DS)
