Oleh: Duski Samad
Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang
Sejarah Pengunduran Diri dan Ujian Moral Kekuasaan
Sejarah politik Indonesia mencatat pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1 Desember 1956. Tujuh puluh tahun kemudian, pemberitaan mengenai pengajuan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 menghadirkan kembali perdebatan tentang kekuasaan, legitimasi, etika politik, dan tanggung jawab konstitusional.
Dua peristiwa tersebut menarik dibaca melalui perspektif konsistensi versus kontroversi. Konsistensi menggambarkan keteguhan seorang pemimpin mempertahankan prinsip dan keyakinan politiknya.
Kontroversi menunjukkan adanya perbedaan penilaian, perdebatan publik, dan persoalan legitimasi yang menyertai perjalanan kekuasaan.
Keduanya tidak harus dipertentangkan secara mutlak. Seorang pemimpin dapat konsisten sekaligus kontroversial. Sebaliknya, kontroversi politik belum tentu membuktikan kesalahan seseorang.
Namun demikian, perbandingan sejarah tetap penting untuk memahami bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan.
Bung Hatta, Konsistensi Ideologi. KebangsaanMohammad Hatta merupakan proklamator, pemikir demokrasi. Negarawan yang mempunyai pandangan kuat mengenai kedaulatan rakyat, konstitusionalisme, serta pembatasan kekuasaan negara.
Sejak 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membentuk kepemimpinan yang dikenal sebagai Dwitunggal. Keduanya berbeda karakter. Tetapi dipersatukan oleh cita-cita kemerdekaan dan keutuhan Republik Indonesia.
Dalam perkembangan politik, perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan negara semakin mengemuka. Hatta mempertahankan prinsip demokrasi, musyawarah, dan tanggung jawab pemerintahan.
Sementara itu, Soekarno mengembangkan gagasan kepemimpinan politik yang kemudian dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin.
Perbedaan tersebut tidak menghilangkan komitmen Hatta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Justru kesetiaan kepada cita-cita kebangsaan dan keyakinan demokratis menjadi bagian penting dari keputusannya meninggalkan jabatan.
Hatta menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan DPR pada 20 Juli 1956. Pengunduran dirinya diterima DPR pada 30 November 1956 dan berlaku sejak 1 Desember 1956.
Berakhirnya Dwitunggal merupakan peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Hatta tidak meninggalkan republik. Melainkan mengakhiri keterlibatannya dalam pemerintahan ketika kedudukan politiknya tidak lagi sejalan dengan prinsip yang diperjuangkannya.
Dalam perspektif etika politik, konsistensi Hatta mengajarkan bahwa jabatan bukan tujuan terakhir perjuangan. Kekuasaan hanyalah instrumen untuk mewujudkan keadilan, demokrasi, kesejahteraan, dan kemerdekaan yang bermartabat.
Keteguhan prinsip tidak selalu berarti mempertahankan kekuasaan. Dalam keadaan tertentu, meninggalkan jabatan justru menjadi bentuk pertanggungjawaban moral.
Gibran, Kontroversi Legitimasi dan Etika Konstitusi.
Perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka mempunyai konteks berbeda. Ia dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, setelah memenangkan pemilihan presiden bersama Prabowo Subianto.
Namun, proses pencalonannya telah menimbulkan kontroversi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Membuka kemungkinan bagi kepala daerah yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.
Kontroversi semakin berkembang karena Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ketika itu, Anwar Usman. Ia mempunyai hubungan keluarga dengan Gibran. KemudianMajelis Kehormatan MK, menjatuhkan sanksi etik kepada Anwar Usman atas pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara tersebut.
Peristiwa itu menimbulkan perdebatan mengenai konflik kepentingan, independensi lembaga peradilan, dan hubungan antara kekuasaan politik dengan proses penegakan konstitusi.
Meskipun demikian, perlu dibedakan antara kontroversi etik dalam proses pencalonan dan keabsahan hasil pemilihan umum. Keduanya, merupakan persoalan berbeda yang harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan bukti masing-masing.
Pemberitaan mengenai penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada MPR pada 12 November 2026, menjadi babak baru dalam perjalanan politik tersebut.
Akan tetapi, alasan pengunduran diri, proses penyelesaiannya, dan implikasi ketatanegaraannya, harus dinilai berdasarkan keterangan resmi serta keputusan lembaga yang berwenang.
Kontroversi politik tidak boleh dijadikan dasar untuk menghakimi seseorang tanpa bukti. Sebaliknya, kedudukan konstitusional juga tidak boleh menutup ruang kritik publik terhadap etika, dan proses penyelenggaraan kekuasaan.
Di sinilah pentingnya membangun budaya politik yang mampu membedakan legalitas, legitimasi, dan moralitas.
Konsistensi dan Kontroversi dalam Etika Kekuasaan.
Konsistensi merupakan kesesuaian antara keyakinan, ucapan, dan tindakan. Dalam kepemimpinan, konsistensi menuntut kesetiaan kepada konstitusi, kepentingan rakyat, keadilan, serta nilai-nilai kebangsaan.
Kontroversi merupakan keadaan ketika keputusan atau tindakan politik menimbulkan perbedaan pandangan dan perdebatan publik. Kontroversi dapat muncul karena perbedaan ideologi, persoalan prosedural, konflik kepentingan, ataupun ketidakpercayaan masyarakat.
Pengunduran diri Hatta memperlihatkan pentingnya konsistensi prinsip dalam menghadapi perubahan arah pemerintahan.
Sementara itu, perjalanan politik Gibran memperlihatkan bagaimana kontroversi mengenai proses pencalonan dan etika kelembagaan dapat terus menjadi bagian dari perdebatan publik setelah seseorang menduduki jabatan.
Dalam pemikiran Max Weber (1919), kepemimpinan politik memerlukan keseimbangan antara ethic of conviction. Yakni etika keyakinan. Dan ethic of responsibility. Yakni etika tanggung jawab.
Etika keyakinan menuntut pemimpin mempertahankan prinsip. Etika tanggung jawab mengharuskan pemimpin memperhitungkan akibat tindakannya terhadap masyarakat dan negara.
Keduanya tidak boleh dipisahkan. Keyakinan tanpa tanggung jawab dapat melahirkan sikap kaku. Sedangkan pragmatisme tanpa prinsip, akan dapat membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Demokrasi yang sehat membutuhkan pemimpin yang mempunyai prinsip sekaligus, mampu mempertanggungjawabkan keputusan politiknya secara terbuka.
Konstitusi di Atas Kepentingan Kekuasaan
Pengunduran diri wakil presiden merupakan persoalan ketatanegaraan, yang tidak boleh diselesaikan hanya berdasarkan kesepakatan politik elite.
Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat enam puluh hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk menjamin kesinambungan pemerintahan.
Namun, kepatuhan prosedural saja tidak cukup. Proses politik juga harus menjunjung transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kepentingan nasional.
Dalam negara demokrasi, legitimasi kekuasaan tidak hanya bersumber dari kemenangan elektoral. Kepercayaan masyarakat juga dibangun melalui perilaku etis, keterbukaan, keteladanan, dan penghormatan terhadap lembaga negara.
Kontroversi yang menyertai perjalanan seorang pejabat harus dijawab dengan fakta. Penjelasan yang dapat diuji. Dan, mekanisme konstitusional yang adil.
Pelajaran Sejarah bagi Kepemimpinan Bangsa
Sejarah pengunduran diri Bung Hatta memberikan pelajaran mengenai hubungan antara prinsip dan jabatan. Ia memperlihatkan bahwa perbedaan politik tidak harus menghilangkan kecintaan kepada bangsa dan negara.
Sementara itu, kontroversi yang menyertai perjalanan politik Gibran mengingatkan pentingnya menjaga integritas proses pencalonan, independensi lembaga konstitusi, dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
Kedua peristiwa tersebut tidak dapat disamakan begitu saja. Karena berlangsung dalam sistem ketatanegaraan, situasi politik, dan konteks sejarah yang berbeda.
Namun, keduanya membuka pertanyaan mendasar. Apakah kekuasaan dipahami sebagai amanah untuk melayani bangsa atau sekadar kedudukan yang harus dipertahankan?
Bangsa Indonesia membutuhkan budaya kepemimpinan yang menjadikan integritas sebagai landasan, konstitusi sebagai pedoman, dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan.
Konsistensi harus dipelihara agar pemimpin tidak kehilangan prinsip. Kontroversi harus dikelola melalui hukum, dialog, transparansi, dan tanggung jawab publik.
Penutup.
Jabatan Berakhir, Sejarah Tetap Menilai
Pengunduran diri seorang wakil presiden bukan hanya peristiwa pergantian jabatan. Melainkan momentum untuk menilai kembali hubungan antara kekuasaan, moralitas, dan tanggung jawab kebangsaan.
Bung Hatta meninggalkan warisan sejarah tentang keteguhan prinsip dan penghormatan terhadap demokrasi.
Perjalanan politik Gibran menghadirkan perdebatan mengenai legitimasi, etika konstitusi, dan pertanggungjawaban kekuasaan yang memerlukan penilaian berdasarkan fakta.
Sejarah tidak semestinya dijadikan alat untuk mengagungkan seseorang. Atau menghakimi orang lain tanpa dasar. Sejarah harus menjadi ruang pembelajaran agar bangsa semakin matang dalam menjalankan demokrasi.
Konsistensi menjaga kehormatan prinsip, sedangkan kontroversi menguji kualitas pertanggungjawaban. Kekuasaan boleh berakhir, tetapi integritas dan tanggung jawab moral akan terus menjadi ukuran dalam ingatan sejarah bangsa.(DS.12112026)
