Agama, Negara dan Konstitusi

Oleh: Duski Samad

Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang/
Ketua FKUB Sumatera Barat/Wakil Ketua Asosiasi FKUB Indonesia

Agama dan Negara dalam Konsensus Kebangsaan
Relasi agama dan negara merupakan fondasi penting kehidupan kebangsaan Indonesia. Persoalan utamanya bukan apakah Indonesia negara agama atau negara sekuler. Melainkan bagaimana negara berdasarkan Pancasila menjamin kebebasan beragama, melindungi keberagaman, dan menegakkan keadilan.

Indonesia lahir melalui konsensus para pendiri bangsa yang mempertemukan perbedaan agama, suku, budaya, dan aspirasi politik. Pancasila menjadi titik temu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial (Latif, 2011).

Konstitusionalisme menegaskan bahwa kekuasaan negara dibatasi hukum dan diarahkan untuk melindungi hak warga negara (Asshiddiqie, 2005). Dalam perspektif Islam, hubungan agama dan negara dapat diperkuat melalui tiga prinsip Qur’ani. Kesetiaan terhadap perjanjian, perlindungan dari kekerasan, dan keadilan terhadap pemeluk agama berbeda.

Indonesia sebagai Negara Perjanjian Lintas Iman: QS.At-Taubah Ayat 4

QS.At-Taubah : 4 menegaskan kewajiban memenuhi perjanjian dengan pihak berbeda keyakinan selama mereka tidak mengingkari kesepakatan dan tidak membantu permusuhan. Al-Tabari menjelaskan bahwa pemenuhan perjanjian merupakan kewajiban moral terhadap pihak yang tetap setia pada kesepakatannya (Jāmi‘ al-Bayān, tafsir QS. 9:4).

Prinsip ini relevan secara etis dengan sejarah Indonesia. Kesepakatan 18 Agustus 1945, memperlihatkan kebesaran jiwa para pendiri bangsa dalam mengutamakan persatuan di tengah perbedaan pandangan mengenai hubungan agama dan negara (Anshari, 1997).

Indonesia dapat dipahami sebagai negara kesepakatan lintas iman, yakni negara yang dibangun atas komitmen bersama terhadap Pancasila dan UUD 1945 tanpa menghapus identitas teologis masing-masing agama.

Kesetiaan terhadap konstitusi bukan pengurangan keimanan, melainkan tanggung jawab kebangsaan yang sejalan dengan etika memenuhi perjanjian. Hubungan ayat tersebut dengan konstitusi bersifat analogis dan moral, bukan penyamaan konteks sejarah.

Baca Juga:  Jasad Pria Ditemukan di Sungai Denai

Negara Wajib Mencegah Keganasan Manusia: QS.Al-Hajj Ayat 40

QS.Al-Hajj : 40 memberikan landasan penting bagi pencegahan kezaliman dan perlindungan tempat ibadah. Ayat ini menyebut biara, gereja, rumah ibadah Yahudi, dan masjid sebagai tempat yang dapat dihancurkan akibat keganasan manusia.

Ibn Kathir menjelaskan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan pembelaan terhadap pihak yang mengalami penindasan dan agresi (Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, tafsir QS.22:40).

Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28E UUD 1945, serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Negara berkewajiban mencegah intimidasi, kekerasan, pengusiran, dan perusakan rumah ibadah tanpa membedakan agama pemeluknya.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 harus diterapkan dalam kerangka perlindungan konstitusional, bukan menjadi instrumen pembatasan yang diskriminatif.

Negara yang berkeadaban bukan hanya mengakui keberadaan agama. Tetapi juga menjamin keamanan pemeluk dan rumah ibadahnya.

Menjaga Keberadaan Beda Iman: QS.Al-Mumtahanah Ayat 8

QS.Al-Mumtahanah : 8 menegaskan kewajiban berbuat baik dan berlaku adil terhadap pihak berbeda agama yang tidak memerangi atau mengusir umat Islam karena agama.

Ayat tersebut memuat dua prinsip, yaitu al-birr (kebajikan) dan al-qisṭ (keadilan). Perbedaan keyakinan tidak menghalangi hubungan sosial yang baik dan perlakuan adil (Shihab, 2002–2009).

Prinsip ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan warga negara dan Pasal 28I ayat (2) tentang perlindungan dari diskriminasi.

Menjaga keberadaan beda iman bukan berarti mencampuradukkan akidah. Melainkan menjamin setiap warga hidup aman, bermartabat, dan bebas menjalankan keyakinannya.

Mayoritas memiliki tanggung jawab moral mengayomi, minoritas memperoleh hak perlindungan yang setara, dan semua pihak berkewajiban saling menghormati.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kerukunan Konstitusional.
Pengalaman KONAS IX FKUB di Kupang, November 2026, menunjukkan bahwa kerukunan tumbuh melalui persahabatan lintas iman, kehidupan bertetangga, live in, gotong royong, dan kerja sama kemanusiaan.

Baca Juga:  BMKG Imbau Waspada Gempa Susulan di Aceh

Hubungan sosial tersebut memperkuat kepercayaan dan modal sosial masyarakat (Putnam, 2000). Namun kerukunan tidak cukup dimaknai sebagai ketiadaan konflik. Kerukunan harus menghadirkan kebebasan beragama, kesetaraan, dan keadilan.

FKUB perlu berkembang dari forum dialog seremonial menjadi aktor kerukunan konstitusional melalui pendidikan kebangsaan, mediasi, pencegahan konflik, dan advokasi perlindungan hak beribadah.

Tata kelola kolaboratif antara pemerintah dan tokoh agama akan efektif apabila didukung kepercayaan, partisipasi, dan akuntabilitas (Ansell & Gash, 2008).

Penutup,
Agama Menginspirasi, Negara Melindungi

Tiga ayat Al-Qur’an memberikan penguatan moral bagi kehidupan bernegara: QS.At-Taubah : 4 tentang kesetiaan terhadap perjanjian, QS. Al-Hajj : 40 tentang pencegahan kekerasan dan perlindungan rumah ibadah, serta QS.Al-Mumtahanah : 8 tentang kebajikan dan keadilan terhadap pemeluk agama berbeda.

Ketiganya memperkuat nilai konstitusionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kerukunan sejati bukan sekadar tidak adanya pertentangan, melainkan hadirnya rasa aman, kebebasan, persamaan hak, dan keadilan.

Indonesia harus menjadi negara yang setia pada perjanjian kebangsaan, tegas mencegah keganasan manusia, serta adil melindungi seluruh pemeluk agama dan kepercayaan.

Agama menginspirasi, negara melindungi, konstitusi menjamin, dan masyarakat merawat persaudaraan. (DS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *