Padang – Ruang Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Jumat (20/2/2026), menjadi saksi nada tegas Gubernur Mahyeldi Ansharullah di hadapan rombongan Komisi II DPR RI. Ia tak berputar-putar. Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal dipotong harus segera dikirim oleh Kementerian Keuangan.
Bagi Sumbar yang masih bergulat dengan dampak bencana, waktu adalah segalanya. “Sebagai daerah terdampak bencana, kami butuh banyak dana untuk pemulihan,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan, bukan hanya transfer anggaran yang dibutuhkan, tetapi juga petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak-juknis) agar pemerintah daerah tidak salah langkah dalam memanfaatkan dana tersebut. Tanpa pedoman yang jelas, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bisa tersendat.
Di hadapan legislator pusat, Mahyeldi memaparkan data yang tak ringan pada 16 kabupaten/kota terdampak langsung bencana hidrometeorologi. Total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp33,5 triliun.
Korban jiwa tercatat 267 orang meninggal dunia, 70 hilang, 382 luka-luka, serta 10.854 jiwa mengungsi. Lebih dari 230 ribu warga terdampak. Angka yang mencerminkan skala krisis yang belum sepenuhnya pulih.
Sebagai bentuk transparansi, Pemprov Sumbar mengoperasikan dashboard satu data kebencanaan yang bisa diakses publik melalui laman resmi pemerintah daerah.
Langkah ini, kata Mahyeldi, untuk memastikan masyarakat mengetahui perkembangan penanganan dan kebutuhan riil di lapangan. “Kami membuka data agar publik bisa mengawasi bersama,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan kunjungan kerja ke Sumbar merupakan bentuk perhatian terhadap kondisi masyarakat pascabencana.
Sebelum rapat, ia bersama rombongan meninjau langsung sejumlah titik kerusakan signifikan di Kota Padang guna memastikan kebutuhan prioritas di lapangan.
“Kami ingin memastikan apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus diprioritaskan,” ujar Aria Bima.
Ia menegaskan bahwa aspirasi terkait percepatan TKD akan disuarakan dalam pertemuan dengan kementerian terkait. Bagi Komisi II, kepastian anggaran menjadi kunci agar pemerintah daerah bisa bergerak cepat.
Di tengah angka-angka kerugian dan statistik korban, pesan Mahyeldi sederhana namun mendesak: Sumbar tak bisa menunggu terlalu lama.
Pemulihan bukan sekadar rencana di atas kertas, tetapi tentang rumah yang harus dibangun kembali, jalan yang mesti diperbaiki, dan kehidupan warga yang perlu dipulihkan. Dana boleh berasal dari pusat, namun dampaknya menentukan masa depan daerah.(adpsb/ssc).
